5 Komisioner Bawaslu Gunungkidul Terkena Sanksi Dari DKPP

 

Ilustrasi


Lima komisioner Bawaslu Gunungkidul sudah mendapat sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kelima komisaris tersebut diserahkan ke DKPP setelah dilaporkan oleh salah satu warga Desa Putat Kapanewonan Patuk, Bambang Wahyu Widayadi.


Bambang melaporkan lima komisaris Bawaslu Gunungkidul karena melanggar kode etik. Bambang melaporkan kelima komisioner Bawaslu tersebut karena dianggap salah saat menyelesaikan proses sengketa dengan pihak terkait.


Dalam laporannya, tersangka diduga tidak profesional dan tidak akurat karena sejumlah alasan dalam mengeluarkan putusan nomor 001/PS/BWSL.GK.15.03/III/2020, di antaranya keterangan saksi yang tidak hadir dalam persidangan dan mengabaikan keabsahan bukti yang diduga diambil secara sepihak oleh pemohon perkara dari kantor KPU Kabupaten Gunungkidul tanpa persetujuan.


Argumen kedua adalah bahwa penggugat mencurigai bahwa semua terdakwa bertemu dengan saksi ahli pemohon, Nasrullah, ketika mereka membuat pernyataan tertulis.


Bambang melaporkan komisaris Bawaslu ke DKPP melalui kuasa hukumnya, Wawan Andriyanto dan Harry Gunawan. Melalui kuasa hukumnya, dia memutuskan Bawaslu seharusnya tidak bertemu dengan pihak terkait. Karena hal tersebut menimbulkan kesan keberpihakan pada suatu perkara.


Berdasarkan lima butir yang diadukan, DKPP menilai tergugat I, II, III dan V tidak memiliki sence of ethnic.


“Terbukti lima di antaranya melanggar kode etik dalam pedoman penyelenggaraan pemilu,” kata Bambang, Rabu (30/9/2020) saat dikonfirmasi melalui nomor telepon pribadinya.


Dalam urutan putusan nomor 84-PKE-DKPP/VIII/2020, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Demi Keadilan dan Kehormatan Penyelanggara Pemilu memberikan sanksi peringatan keras terhadap teradu 1 Is Sumarsono. Sementara teradu IV Try Asmiyanto, teradu II Sudarmanto, teradu III Rosita dan teradu V Rini Iswandari hanya mendapatkan sanksi peringatan.


Keputusan DKPP ini merupakan keputusan akhir. Keempatnya melanggar ketentuan Pasal 8 huruf l Peraturan Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Penyelenggara Pemilu.


Dalil pengaduan pelapor yakni Bambang Wahyu Widayadi akhirnya dibuktikan di pengadilan, sedangkan jawaban terdakwa yakni komisioner Bawaslu Gunungkidul tidak meyakinkan DKPP.


Atas dasar penilaian fakta persidangan serta penyidikan atas keterangan pelapor, penyidikan dan pemeriksaan jawaban terdakwa serta penyidikan terhadap bukti dokumen yang diajukan, DKPP mengambil kesimpulan. Kesimpulannya, terbukti bahwa mereka telah melanggar kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu.


Keempatnya melanggar ketentuan Pasal 8 huruf l Peraturan Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Penyelenggara Pemilu. Dalil pengaduan pelapor yakni Bambang Wahyu Widayadi akhirnya dibuktikan di pengadilan, sedangkan jawaban terdakwa yakni komisioner Bawaslu Gunungkidul tidak meyakinkan DKPP.


Saat dikonfirmasi, salah satu Komisioner Bawaslu, Rosita mengaku mengapresiasi keputusan DKPP tersebut. Keputusan ini akan menjadi cambuk baginya dan para komisioner Bawaslu lainnya. Dengan adanya keputusan di tengah masa jabatan selama masa kampanye ini, maka akan menjadi peringatan bagi komisioner Bawaslu untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan.


“Keputusan ini membuat kami lebih berhati-hati,” jelas Rosita, Rabu (30/9/2020) saat dikonfirmasi.


Menurut dia, komisioner Bawaslu sendiri tidak terpengaruh sama sekali dengan keputusan DKPP tersebut. Ia mengatakan dirinya lebih termotivasi untuk meningkatkan performa. Mereka akan melakukan peningkatan kinerja di seluruh internal, mulai dari level aparat keamanan hingga kepemimpinan.(suara)